Linda Sari
BUKITTINGGI - Ketua komisi ll DPRD kota Bukittinggi fraksi Golkar, Edison Katik Basa, SE gelar reses Masa Sidang lll tahun 2022-2023, kegiatan digelar di aula kantor DPRD kota Bukittinggi, pada Sabtu (15/07).
"Reses kali ini Istimewa, karena menghadirkan bukan hanya masyarakat dari Dapil Guguk Panjang saja, tetapi seluruh elemen/unsur se kota Bukittinggi, " ujar Edison Katik kepada media usai laksanakan resesnya.
|
Baca juga:
Reses di MKS, Ibnu Serahkan Pokir Pertanian
|
Ia menjelaskan, hal ini pertama dilakukan dengan mengundang seluruh Lurah se kota Bukittinggi, pengurus LPM se kota Bukittinggi (kota/kecamatan), ketua RW se kota Bukittinggi, ibuk-ibuk dasa wisma dari beberapa utusan, juga dihadiri SKPD, Kabag kesra, Kabag pemerintahan, Dinsos, Dinkes, Dinas perlindungan anak dan keluarga berencana juga dari tokoh masyarakat.
Dipaparkannya, ia tengah membuka diri untuk menyampaikan dan mencoba berpartisipasi menjadi calon anggota DPRD provinsi Sumbar 2024 mendatang.
"Mudah-mudahan ini mendapat support dari kalangan masyarakat, sehingga dapat memberikan yang lebih baik, dan yang telah saya berikan selama ini terhadap kota Bukittinggi. Tentunya peluang-peluang yang selama ini belum terakomodir oleh APBD kota Bukittinggi, " imbuhnya.
Terlihat beberapa masyarakat yang mengikuti jalannya reses ini begitu bersemangat menyampaikan aspirasinya tentang kebutuhan di tempat mereka masing-masing yang tentunya akan diperjuangkan kepada Pemko Bukittinggi.
Salah seorang warga menyampaikan beberapa persoalan saat ini, diantaranya PPDB di sekolah-sekolah, masyarakat berharap pemerintah dan DPRD dapat mencarikan solusi terhadap persoalan yang terjadi.
Selanjutnya, persoalan trantibum di masyarakat, masih ada yang perlu ditertibkan, seperti pengemis yang masih ada di kota Bukittinggi.
Juga ada usulan bagi pemerintah dan DPRD agar lebih memperhatikan warga yang punya keahlian sementara mereka belum mendapat tempat untuk mencari pekerjaan dari berbagai tamatan baik SMA, SMK dan sebagainya.
Edison Katik menghimbau untuk semua unsur elemen masyarakat agar bisa saling bekerjasama membantu program pemerintah, dan masyarakat juga pro aktif untuk menyampaikan hal-hal yang perlu penanganan dan perhatian dari pemerintah, kerjasama ini jadi sebuah dorongan bagi Pemda demi terciptanya suatu kota yang nyaman dan tertib.(*).
